Pj Bupati Koltim Ir H Sulwan Aboenawas MSi, berharap adanya komunikasi dan koordinasi yang tepat dalam menangani konflik sosial jika terjadi.

 

Hal ini disampaikan bupati saat membuka Rapat Tim Terpadu Penangana Penanganan Konflik Sosial (PKS) Kabupaten Koltim 2021, Rabu (15/12) di Ruang Rapat Bupati Koltim. Hadir juga Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kolaka Indawan Kuswadi SH MH.

 

Menurut bupati, ketenteraman dan ketertiban adalah kondisi dinamis yang memungkinkan. pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya secara aman, tenteram, tertib, damai serta sejahtera dalam situasi dan kondisi yang kondusif.

 

Bila dicermati Lanjutnya, situasi dan kondisi saat ini, hampir di setiap daerah berpotensi rawan terjadinya konflik sosial sebagai akibat adanya tindakan pemaksaan kehendak dari berbagai elemen masyarakat tertentu yang secara potensi dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Apabila eskalasi gejolak sosial tidak diatasi secara efektif, maka ketentraman dan ketertiban masyarakat akan berimplikasi terhadap menurunnya kondisi keamanan.

 

Atas dasar tersebut kata bupati, dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, damai dan sejahtera, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang PKS, sebagai panduan dalam rangka memahami tahapan-tahapan penanganan konflik sosial, yaitu: pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik yang bentuknya perlu dirancang secara sederhana dan mudah dalam pelaksanaannya.

 

“Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur, membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang tepat, terarah dan sinergis pada semua instansi terkait agar tercipta situasi yang aman dan kondusif. sehingga pembangunan di berbagai aspek, baik dari aspek sosial-budaya, agama, kemasyarakatan ekonomi, politik maupun pertahanan keamanan dapat berjalan sesuai yang diharapkan,” harapnya.

 

Oleh karena itu kata bupati, melalui kegiatan yang baik ini, dirinya mengharapkan peran aktif antara jajaran pemerintah dan aparat keamanan (TNI/Polri), serta semua unsur atau elemen masyarakat di Koltim, untuk bersama-sama dalam penanganan dan pencegahan konflik sosial, sehingga selalu tercipta stabilitas nasional dan keamanan lingkungan wilayah, khususnya di wilayah Koltim, karena program strategis pembangunan di Koltim tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan semua pihak serta situasi daerah yang kondusif.

 

“Melalui kegiatan ini pula, saya mengharapkan agar jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait dapat menjaga kondisi sosial kemasyarakatan dan dinamika lingkungan strategis secara terpadu, terarah dan berkelanjutan. Dengan demikian, program strategis pemerintah yang telah disusun dengan rapi dan terencana, dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa adanya kendala sehingga tujuan yang kita harapkan segera tercapai untuk menjadikan Kolaka Timur yang mandiri dan sejahtera,” tuturnya.

 

Dalam penanganan konflik sosial ini masih kata bupati, ada dua hal yang membutuhkan perhatian. Yaitu, terkait permasalahan kesejahteraan masyarakat serta keamanan daerah atau wilayah. Dua hal tersebut, bagaikan dua sisi uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, apabila keamanan wilayah terjamin atau kondusif, tentunya berdampak bagi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, dapat menurunkan angka kemiskinan khususnya di Koltim.

 

“Kondisi yang kondusif, akan memancing investor sehingga dapat membuka lapangan kerja. oleh karena itu, pemerintah dan aparatur keamanan serta seluruh unsur masyarakat harus bersinergis agar dapat mencegah munculnya konflik sosial di masyarakat. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan, marilah kita saling membantu, bahu membahu bersama membangun visi-misi kita dalam membangun Kolaka Timur yang kita cintai,” tuntasnya.

 

Sementara Kajari Kolaka, banyak menyampaikan tentang peran seluruh pihak dalam penyelesaian berbagai masalah yang terjadi, seperti camat dan kepala desa serta lurah. Selain itu, dalam kegiatan ini, ia banyak menjawab pertanyaan yang diajukan peserta rapat. (Diskominfo)