Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur (Koltim) turut ambil bagian dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, yang digelar di Hotel Sutan Raja Kolaka, Selasa (5/5/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Akselerasi Pembangunan Berkualitas yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat” ini menjadi momentum strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Plt. Bupati Koltim, H. Yosep Sahaka, S.Pd., M.Pd., bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Koltim Rismanto Runda, S.Sos., MM serta jajaran Pemkab Koltim.

Musrenbang ini merupakan bagian penting dari tahapan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, SE, MM menegaskan bahwa arah pembangunan tahun 2027 harus berbasis kolaborasi lintas pemerintahan serta sinergi antarlevel kebijakan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.
“Perencanaan pembangunan tidak boleh lagi dilakukan secara parsial dan sektoral, tetapi harus terintegrasi agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Gubernur Andi Sumangerukka juga menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan di Sultra. Untuk itu, pembangunan wilayah kepulauan diarahkan pada percepatan infrastruktur dasar dan konektivitas, sementara wilayah daratan difokuskan pada penguatan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi dan UMKM.
Selain itu, penguatan Koperasi Merah Putih turut didorong sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang mampu menghubungkan pelaku UMKM dengan kawasan industri.
Dari sisi ekonomi, Sulawesi Tenggara mencatat pertumbuhan sebesar 5,70 persen pada tahun 2025, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari 10,63 persen pada 2024 menjadi 10,14 persen pada 2025, meskipun masih berada di atas angka nasional sebesar 8,26 persen.
Indikator makro lainnya juga menunjukkan tren positif, di antaranya Gini Ratio yang membaik menjadi 0,357 pada September 2025, tingkat pengangguran terbuka Februari 2026 sebesar 3,33 persen yang tergolong rendah secara nasional, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat menjadi 74,25 pada tahun 2025 dengan kategori tinggi.
Namun demikian, Gubernur Sultra mengingatkan adanya tantangan fiskal ke depan, terutama terkait ketergantungan terhadap transfer pusat, tingginya belanja operasional, serta beban pemeliharaan aset daerah. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara lebih efektif dan efisien, dengan memastikan setiap belanja memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik.
Melalui forum Musrenbang ini, Pemprov Sultra menghimpun berbagai masukan dan aspirasi dari para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, DPRD, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, guna menyempurnakan rancangan RKPD Tahun 2027.
Pemkab Koltim menyambut baik pelaksanaan Musrenbang ini sebagai wadah strategis untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi dan nasional, sekaligus memperjuangkan prioritas pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat Koltim.
Diharapkan, melalui kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pihak, Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih terarah, terukur, inklusif, dan berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Koltim. (Diskominfo)